Program Kementrian koperasi

Menteri Syarif Lanjutkan Program Koperasi & UKM
Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh pendahulunya, tetapi pola pikir kerja (mindset) jajarannya perlu diubah.
Sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II, kemarin, Syarif mendapat tugas melanjutkan program yang telah dilaksanakan Suryadharma Ali.
Dia mengatakan apa yang telah dilaksanakan menteri sebelumnya, harus terus dilaksanakan. Program apa yang belum tercapai, juga diteruskan, dan program apa yang sudah tercapai agar terus dilanjutkan dengan lebih baik.
Yang penting, katanya, tugas dalam waktu dekat ini adalah menyangkut penguatan kelembagaan, menyangkut pola pikir yang harus berubah. Selain itu harus antisipasif meng-hadi tiap persoalan dan turun ke bawah sebagai pelayan publik.

“Payung hukum program kita perbaiki, termasuk harus berpandangan positif jika ada konglomerat ingin mendirikan koperasi. Saya sudah mendata persoalan untuk ditindaklanjuti segera,” kata Syarif sebelum mengunjungi seluruh ruangan kerja karyawan Kementerian Koperasi dan UKM di Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.
Pola Pikir
Dia meminta seluruh jajaran instansinya mengubah pola pikir kerja atau mindset untuk mengoptimalkan kinerja koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM).
Jika perubahan cara berpikir tersebut bisa dipenuhi seluruh pejabat, staf dan karyawan, dia optimistis sistem perekonomian Indonesia bisa lebih kuat karena akan didukung sekitar 51 juta pelaku KUMKM.”Dalam visi saya, sangat ingin instansi ini jadi institusi teratas dalam memberdayakan koperasi dan UMKM,” ujar Syarif.
Memiliki semangat dan kinerja teratas, meski tugas itu masih ada di beberapa instansi pemerintah dan lembaga swasta lainnya, Syarif opstimistis Kementerian Koperasi dan UKM akan mampu meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM.
Menurut dia, UMKM misalnya, harus bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke kelompok kecil, dan kecil naik kelas ke menengah, demikian seterusnya. Pembinaan terhadap koperasi juga harus diberlakukan sama.
Apalagi, ada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang menjadi mitra. Dengan kerja sama kuat maka persoalan paling krusial di koperasi bisa diatasi. “Ini jika kita sepakat koperasi itu merupakan kegiatan ekonomi di Indonesia.”
“Sepanjang tugas dan program itu sesuai dengan Undang-undang serta menyangkut kesejahteraan masyarakat, saya kira seluruh karyawan di kementerian ini harus all out untuk berjuang,” tegas Syarif.
Dia minta kerja sama dan perubahan pola pikir, karena menyadari dirinya mempunyai visi terbatas melihat masa depan dunia KUMKM. Selain itu, monitoring seorang menteri juga dinilainya sangat terbatas.

Program Pembiayaan UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM
Kementerian Koperasi dan UMKM telah mengeluarkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai program pembiayaan kepada UMKM. KUR dapat diakses melalui perbankan. Pelaku usaha kreatif yang masih tergolong kedalam UMKM dapat mengajukan pembiayaan program KUR ke bank pemerintah.
Secara umum, skema KUR yang telah disepakati pank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan permerintah sebagai berikut:
1. Nilai Kredit maksimal Rp500 juta per debitur
2. Bunga maksimal 16% per tahun (efektif)
3. Pembagian resiko penjaminan: Perusahaan Penjaminan 70% dan Bank Pelaksana 30%.
4. Penilaian Kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.
5. UMKM dan Koperasi tidak dikenakan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Sedangkan tata cara mengakses KUR adalah sebagai berikut:
1. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
3. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan
4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan
5. Bank Pelaksana berwenang memberikan pesetujuan atau menolak permohonan kredit.
Selain itu, Kementrian Koperasi dan UMKM membentuk lembaga pembiayaan khusus untuk Koperasi dan UMKM dengan nama LPDB-KUMKM. Sampai saat ini LPDB-KUMKM belum menyalurkan langsung ke UMKM.
Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui koperasi, bank dan lembaga keuangan lainnya seperti Perusahaan Modal Ventura. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tata cara pengajuan pembiayaan ke LPDB,

Program Kementerian Koperasi dan UKM Tetap Berjalan

Pergantian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Kabinet Indonesia Bersatu jihd dua tidak membuat program rutin yang telah dilaksanakan kementerian ini akan mengalami perubahan. Menteri Negara Koperasi dan UKM yang pada Kabinet Indonesia Bersatu dipercayakan oleh Suryadharma Ali, pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, tugas tersebut dipercayakan kepada Syarief Hasan.

Beberapa program yang telah rutin dilaksanakan koperasi, seperti pemeringkatan koperasi di seluruh Indonesia dan penentuan Koperasi Penerima Award setiap tahunnya,
telah ditetapkan tersebut, telah diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Banyak program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian yang tidak hanya sekedar telah ditetapkan dan diatur pelaksanaannya tapi juga telah banyak membawa manfaat bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Program seperti penetapan Koperasi Berprestasi, pemenngkatan koperasi, penentuan Koperasi Penerima Award, dan pelaksanaan evaluasi regulasi di setiap daerah akan secara konsisten kami lanjutkan karena memang telah terbukti hasilnya

Menurutnya, setiap tahun Kementerian Koperasi senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Presiden (Perpres). dan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap dapat menghambat perkembangan koperasi di tiap daerah. “Apabila kami mendapati adanya peraturan yang dirasa menghambat pertumbuhan koperasi, Kementerian Koperasi melalui Suku Dinas Koperasi di derah akan mengupayakan pembatalan peraturan tersebut.” ungkap Untung.

Upaya ini. lanjutnya, telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan terdapat lebih kurang 30 Perda yang dimintakan pembatalan karena dirasa menghambat pertumbuhan koperasi di daerah. “Perda yang mengatur pemberlakukan berbagai retribusi dan pungutan-pungutan untuk badan usaha merupakan contoh peraturan yang dirasa menghambat pertumbuhan koperasi.

Kementerian Indonesia

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Fungsi dan tugas
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sbb:
• Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
• Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
• Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s